JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk mempercepat penyelesaian sertipikat debitur dan menindak tegas pengembang (developer) serta notaris yang bermasalah. Langkah ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dan memastikan hak kepemilikan hunian mereka terpenuhi.
Erick menegaskan pentingnya tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. “Saya mengapresiasi BTN yang terus melakukan perbaikan sistem. Program Tiga Juta Rumah adalah program prioritas, dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi,” ujar Erick saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/1).
Ia juga meminta developer dan notaris yang bermasalah untuk dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist). “Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) harus berbagi data untuk memastikan perlindungan rakyat maksimal. Developer atau notaris yang bermasalah tidak boleh diberi ruang untuk melanjutkan praktiknya,” tegas Erick.
BTN Fokus Perbaikan Sistem dan Pengawasan
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan bahwa BTN terus memperbaiki sistem penyelesaian sertipikat, termasuk dengan menyelesaikan 80 ribu sertipikat sejak 2019 berkat kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada tahun ini, BTN menargetkan penyelesaian 15 ribu dari total 38.144 sertipikat bermasalah.
BTN juga melakukan profiling dan memberi rating kepada developer, mulai dari Platinum hingga non-rating. Developer dengan kategori non-rating tidak akan diberikan prioritas dalam program KPR atau Kredit Yasa Griya. Nixon menegaskan bahwa BTN akan menghentikan kerja sama dengan developer yang tidak memenuhi standar dan menyerahkan daftar hitam kepada BP Tapera untuk mencegah mereka menyalurkan KPR Subsidi.
Selain itu, BTN juga membidik notaris bermasalah dengan menerapkan sistem rating dan Service Level Agreement (SLA). “SLA untuk penyelesaian sertipikat biasanya tiga bulan. Jika melewati ambang batas, kami akan membekukan kerjasama,” jelas Nixon.
Langkah Konkret untuk Hak Rakyat
BTN membentuk satuan tugas (task force) khusus dan membuka layanan call center untuk membantu masyarakat yang menghadapi masalah sertipikat dengan developer. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memastikan dana negara tepat sasaran dan hak masyarakat atas hunian terlindungi secara hukum.
Dengan langkah-langkah ini, BTN dan pemerintah berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Program Tiga Juta Rumah dan mewujudkan hak rakyat atas kepemilikan hunian yang layak.
Social Header